oleh

Dugaan Penyelewengan Dana APBD, Ketua PST Masukan Lapdu di PTSP Kejati Sumsel

PALEMBANG, LENSAINFORMASI.COM – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Situasi Terkini (LSM PST) Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Kazjuda memasukan laporan pengaduan (lapdu) ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait penyalahgunaan wewenang serta jabatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Rabu (24/11/2021).

Ketua LSM PST Sumsel, Alex Kazjuda mengatakan, bahwa diduga pengadaan sanitarian kit (Dak Fisik Tahun 2021), sumber anggaran APBD tahun anggaran 2021 yang dimenangkan oleh PT. Emeraldika Sinar Gemilang senilai Rp. 2.401.700.000.

Alex mengatakan, pihaknya juga melaporkan dugaan pengadaan Kesling Kit, sumber anggaran dari APBD tahun anggaran 2021 yang dimenangkan oleh CV. Kecubung Cahaya Lestari sebesar Rp. 325.500.000.

“Kami menduga bahwa telah terjadinya pengaturan persengkongkolan antara penyedia barang dengan panitia ataupun pejabat pengadaan dalam penyusunan spesifikasi dan hps,” ujar Alex Kazjuda saat ditemui.

Dikatakan Alex, pihaknya menduga pekerjaan ini pelaksanaannya telah bermasalah yang sudah mengarah pada praktik tindak pidana korupsi yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Kami meminta Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas indikasi KKN terkait pekerjaan pengadaan sanitarian kit, sumber anggaran APBD tahun anggaran 2021 dimenangkan oleh PT. Emeraldika Sinar Gemilang sebesar Rp. 2.401.700.000 dan Kesling Kit sumber anggaran APBD 2021 juga dimenangkan CV. Kecubung Cahaya Lestari sebesar Rp. 325.500.000,” ucapnya.

Alex menambahkan, pihaknya meminta Kejati Sumsel memanggil dan memeriksa Kadinkes Kota Palembang, panitia tender, pejabat pengadaan, PPK dan penyedia barang. Sehingga ini kami duga ada persengkongkolan jahat dalam penyusunan spesifikasi dan Hps yang mengarah pada praktek tindak pidana KKN serta berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

“Kami juga melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) meminta untuk mengambil tindakan tegas dengan cara mencabut izin usaha dan mem-blacklist dua perusahaan tersebut,” tutupnya.

Sementara Itu, Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes kota Palembang, Sri Yulia Ningsih, M,Kes, ketika dikonfirmasi awak media beberapa kali melalui via WhatsApp, belum ada tanggapan sampai berita ini diturunkan. (DJ)

  •  
  •  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed